Memasuki tahun pertama kelahirannya, Kota Sungai Penuh mulai menampakkan geliatnya bersama Penjabat Walikota yang baru Drs. Hasvia, M.Tp menggantikan Drs. Masril M,, MM yang memasuki masa pensiun, betapa tidak hari ulang tahunnya berjalan semarak dan meriah dengan dukungan segala komponen masyarakat mulai dari yang muda hingga yang tua-tua.

Prasarana kota juga mulai dibangun melalui bantuan pusat seperti Kantor Walikota Sungai Penuh, dan sebentar lagi akan dibangun pula Kantor Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Tapi dibalik itu, Kabupaten Kerinci sebagai Induk dari pemekaran Kota Sungai Penuh mengalami degradasi bahkan penurunan drastis, baik pembangunan maupun kegiatannya termasuk peringatan ulang tahun ke 51 sehari setelah pelaksanaan hari ulang tahun kota Sungai Penuh.Tak terlihat adanya perlombaan, tak ada kemeriahan, dan hanya terkesan seadanya karena kekurangan anggaran.

Pembangunan tahun 2009 bahkan terseok-seok, ini sebagai dampak dari permasalahan pembangunan tahun sebelumnya (ketika masih bergabung) yang sempat diberikan nilai raport merah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan “Disclaimer Oppinion” serta permasalahan lain yang berujung dan berakhir  dengan dimeja-hijaukan, apalagi tahun 2010 bantuan dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terjadi penurunan, sehingga praktis ini menurunkan pula volume kegiatan pembangunan.

Sebuah ironi dan wajah suram terlihat bagi Kabupaten Kerinci, apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Otonom Sungai Penuh yang nota bene dipandang telah memberatkan bagi Kabupaten Kerinci.

Bayangkan pada pasal 13 ayat 3 dinyatakan “Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota, ini meupakan pemberian pinalti bagi Kabupaten Kerinci yang suka atau tidak suka harus hengkang dari kota Sungai Penuh. Ditambah lagi ayat 7 menyatakan  Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

a.    Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;

b.    Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh;

c.    utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh; dan

d.    dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.

Perlu diketahui bahwa 90 % asset Kabupaten Kerinci berada di kota Sungai Penuh, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, itu berarti kekayaan Kabupaten Kerinci sebesar 90 % akan menjadi hak Kota Sungai Penuh.

Habislah sudah kekayaan Kabupaten Kerinci, tidak ayal ini merupakan sesuatu yang amat diskriminatif dan memberatkan bagi Kabupaten Kerinci.

Kemudian dalam undang-undang ini juga Kabupaten Kerinci harus memberikan hibah kepada Kota Sungai Penuh, pada hal Kota Sungai Penuh telah memiliki dan mendapatkan DAU, DAK dan DBH yang hampir sama dengan Kabupaten Kerinci. Hal ini dapat dilihat pada pasal 15 yang berbunyi : “Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebesar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, pada tahun pertama sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tahun kedua sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan pada tahun ketiga sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ingatlah bahwa Kabupaten Kerinci harus membentuk Ibukota Kabupaten yang menelan dana cukup besar terutama untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan, sedangkan dalam undang-undang ini hanya menyebutkan sarana dan prasarana pemerintah untuk Kota Sungai Penuh. Bukankah Kabupaten Kerinci yang membutuhkan itu semua karena sarana dan prasarana pemerintahan yang ada saat ini akan dihibahkan kepada Kota Sungai Penuh ....................... ?????.

Laporan hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci memiliki hutang daerah yang cukup besar terutama pada institusi PDAM Tirta Sakti dan Pembangunan Kincai Plaza dan sampai saat ini belum terbayarkan baik pokok maupun bunga.

Jika Kabupaten Kerinci semakin terpuruk akibat pemekaran ini, tentunya ini juga pertanda buruk bagi Kota Sungai Penuh karena bisa saja proses pemekaran ini akan ditinjau ulang, karena secara tidak langsung dapat mematikan Kabupaten Induk.

Oleh karenanya, tiada salah kiranya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat sama-sama berpikir positif untuk keluar dari permasalahan ini, karena ini dapat merugikan kedua belah pihak.

Paling tidak Kabupaten bisa mengajukan Yudicial Review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 ini atau mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan peraturan perundangan sebagai penjabaran dari Undang-Undang ini semacam Peraturan Pemerintah sehingga dapat dilaksanakan serta melakukan berbagai langkah antisipasi melalui mitra dan  kerjasama dengan Kota Sungai Penuh.

Oleh karenanya, sebelum jatuh tempo pada tahun kelima setelah dilantiknya Penjabat Walikota Sungai Penuh (Nopember 2013), Kabupaten Kerinci harus mengambil langkah konstruktif dan lebih arif menyikapi permasalahan ini.

Kita tentunya tidak ingin, jerih payah para pejabat, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat ini akan buyar hanya karena adanya pihak yang dirugikan. Mari kita berikan sumbang saran terhadap delik dan permasalahan ini agar bisa cepat terselesaikan, kepala boleh panas tapi hati harus dingin bahkan selembut salju.

Majulah secara bersama, karena kita memang satu rumpun dan satu keturunan, (Anta_lun).